NOMOR 7 TAHUN 1971 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEARSIPAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1971
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :    a. bahwa untuk kepentingan generasi yang akan datang perlu diselamatkan bahan-bahanbukti yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia dimasa yang lampau, sekarang dan yang akan datang, dan berhubungandengan itu perlu diatur ketentuan-ketentuan pokok tentang Kearsipan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyempurnaan administrasi aparatur Negara, khususnya dibidang kearsipan, materi yang terdapat dalam Undang-undang No. 19 Prps. tahun 1961 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

Mengingat:         1. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 5 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 36);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

MEMUTUSKAN:

Mencabut: Undang-undang No. 19 Prps. tahun 1961(Lembaran-Negara tahun 1961 No. 3 1 0).

Menetapkan : Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.

BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "arsip" ialah:

a. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah;

b. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Pasal 2

Fungsi arsip membedakan:

a. arsip dinamis yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara;

b. arsip-arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan-kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.

Pasal 3

Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungan jawab nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahanpertanggung-jawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah.

BAB II
TUGAS PEMERINTAH

Pasal 4

(1) Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang ini adalah dalam wewenang dan tanggung-jawab sepenuhnya dari Pemerintah.

(2) Pemerintah berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Undang-undang ini sebagai bukti pertanggung-jawaban nasional, yangpengusahaannya dilakukan berdasarkan perundingan atau ganti rugi dengan pihakyang menguasai sebelumnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan penguasaantermaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini Pemerintah berusaha menerbitkan:

a. penyelenggaraan arsip-arsip dinamis;

b. pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan arsip statis.

Pasal 6

Pemerintah mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional dengan menggiatkan usaha-usaha:

a. penyelenggaraan kearsipan yang membimbing ke arah kesempurnaan;

b. pendidikan kader ahli kearsipan;

c. penerangan/kontrole/pengawasan;

d. perlengkapan-perlengkapan teknis-kearsipan;dan

e. penyelidikan-penyelidikan ilmiahdibidang kearsipan pada umumnya.

Pasal 7

(1) Pemerintah mengadakan, mengatur dan mengawasi pendidikan tenaga ahli kearsipan.

(2) Pemerintah mengatur kedudukan hukumdan kewenangan tenaga ahli kearsipan.

(3) Pemerintahmelakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan tenaga ahli kearsipan sesuai dengan fungsi serta tugas dalam lingkungannya.

BAB III
ORGANISASI KEARSIPAN

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas termaksuddalam Pasal 5 Undang-undang ini, maka Pemerintah membentuk organisasi kearsipanyang terdiri dari:

(1) Unit-unitKearsipan pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Pusat danDaerah.

(2) a. Arsip Nasional di Ibu-Kota RepublikIndonesia sebagai inti organisasi dari pada Lembaga Kearsipan Nasionalselanjutnya disebut Arsip Nasional Pusat;

b. Arsip Nasional ditiap-tiap lbu-KotaDaerah Tingkat I, termasuk Daerah-daerah yang setingkat dengan Daerah TingkatI, selanjutnya disebut Arsip Nasional Daerah.

BAB IV
KEWAJIBAN KEARSIPAN

Pasal 9

(1) Arsip Nasional Pusat wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf bUndang-undang ini dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Pusat.

(2) Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang ini dari Lembaga lembaga danBadan-badan Pemerintah Daerah serta Badan-badan Pemerintah Pusat di tingkatDaerah.

(3) Arsip Nasional Pusat maupun Arsip Nasional Daerah wajib menyimpan, memelihara dan penyelamatkan arsip yang berasal dari Badan-badan swasta dan/atau perorangan.

Pasal 10

(1) Lembaga-lembagaNegara dan Badan-badan Pemerintah Pusat maupun Daerah wajib mengatur,menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a Undang-undang ini.

(2) Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Pusat wajib menyerahkan naskah-naskah arsip sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf b Undang-undang ini kepada Arsip Nasional Pusat.

(3) Lembaga-lembaga dan Badan-badan Pemerintahan Daerah, serta Badan-badan Pemerintah Pusat ditingkat Daerah, wajib menyerahkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf b Undang-undang ini kepada Arsip Nasional Daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang, ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

(2) Barangsiapa yang menyimpan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang ini, yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi naskah itu kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia diwajibkan merahasiakanhal-hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

(3) Tindak pidana yang termaksud dalam ayat(1) dan ayat (2) Pasal ini adalah kejahatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan.

Pasal 13

Undang-undangini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkandi Jakarta

padatanggal 18 Mei 1971.

PresidenRepublik Indonesia,

SOEHARTO
JenderalT.N.I.

Diundangkandi Jakarta

padatanggal 18 Mei 1971.

SekretarisNegara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
LetnanJenderal T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1971
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUANPOKOK KEARSIPAN

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yangdimaksud dengan naskah-naskah dalam bentuk corak bagaimanapun juga dari sesuatuarsip dalam pasal ini adalah meliputi baik yang tertulis maupun yang dapatdilihat dan didengar seperti halnya hasil-hasil rekaman, film dan lainsebagainya.

Yang dimaksud dengan berkelompokialah naskah-naskah yang berisikan hal-hal yang berhubungan satu dengan lainyang dihimpun dalam satu berkastersendiri mengenai masalah yang sama.

Dalam pasal ini ditegaskan pulaperbedaan antara fungsi arsip dalam tata pemerintahan (huruf a) dan fungsidalam kehidupan nasional (huruf b). Hakekat daripada perbedaan ini terdapatdalam pasal 4 yakni pengamanan daripada pertanggung-jawaban di bidang nasionaldan di bidang pemerintahan.

Dengan Lembaga-lembaga Negaradimaksudkan Lembaga-lembaga Negara seperti ditetapkan dalam Undang-undang Dasar1945,

Sedangkan yang dimaksudkan denganBadan-badan pemerintahan ialah:

a. seluruhaparatur Pemerintah, termasuk dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang modalnyauntuk sebagian atau seluruhnya berasal dari pemerintah, dan

b. badan-badanPemerintah yang akan/sudah dilebur pada waktu Undang-undang ini dikeluarkan.

Pasal 2

Arsipmerupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, dan terus berubah seirama dengan tatakehidupan masyarakat maupun dengan tata-pemerintahan. Pasal 2 ini menegaskanadanya dua jenis sifat dan arti arsip secara fungsionil, yakni :

a. arsipdinamis, sebagai arsip yang senantiasa masih berubah nilai dan artinyamenurutkan fungsinya; dan

b. arsipstatis, sebagai arsip yang sudah mencapai taraf nilai yang abadi khusus sebagaibahan pertanggung-jawab nasional/pemerintahan.

Adalah perlu sekali ditentukansecara tegas tentang cara-cara penilaian arsip menurut fungsinya ini, baiktentang penentuan nilai dari arti menurut usia/jangka waktu dan/ataupun menurutevaluasi daya-gunanya. Cara-cara penilaian tersebut akan diatur lebih lanjutdalam Peraturan Perundangan.

Perbedaan fungsi ini menjadi dasardalam pelaksanaan tugas dan penguasaannya oleh Pemerintah sebagai ternyatadalam pasal 5 dan dasar organisasi kearsipan nasional seperti ternyata dalampasal 8 yang sebagai keseluruhan tercakup dalam pasal-pasal 3, 6 dan 7.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pemerintahmenguasai arsip-arsip sendiri secara menyeluruh sesuai dengan fungsi-fungsinyadalam pasal 2 (huruf a) dan (huruf b) Undang-undang ini. Penguasaan itudlaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. penyelenggaraan tata-kearsipan diseluruh aparatur,

b. menentukansyarat-syarat pengamanan arsip-arsip, termasuk dalam hal ini naskah-naskah:

1. Yangditerima oleh dan/atau terjadi karena pelaksanaan kegiatanperorangan/Badan-badan Swasta yang secara hukum sudah beralih kepadaLembaga-lembaga Negara/Badan-badan Pemerintahan;

2. Yangkarena perjanjian ataupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain atauketentuan-ketentuan sebelumnya telah berada dalam tanggung-jawab pusat-pusatpenyimpanan arsip yang telah ditentukan oleh Pemerintah;

3. Yangmerupakan reproduksi dalam bentuk apa pun dari pada arsip dimaksud dalam pasal1 huruf a.

Pengamanan di bidang nasionalmeliputi persoalan dengan cara bagaimana arsip-arsip swasta, perorangan dapatdiselamatkan demi kepentingan nasional.

Demikian Pula soal arsip Pemerintahyang sebelum adanya Undang-undang ini berada di luar penguasaan PemerintahRepublik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 5

Pemerintahmenguasai arsip-arsip sendiri secara menyeluruh sesuai dengan fungsi-fungsinyadalam pasal 2 (huruf a) dan (huruf b) Undang-undang ini. Penguasaan itudlaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. penyelenggaraan tata-kearsipan diseluruh aparatur,

b. menentukansyarat-syarat pengamanan arsip-arsip, termasuk dalam hal ini naskah-naskah:

1. Yangditerima oleh dan/atau terjadi karena pelaksanaan kegiatanperorangan/Badan-badan Swasta yang secara hukum sudah beralih kepadaLembaga-lembaga Negara/Badan-badan Pemerintahan;

2. Yangkarena perjanjian ataupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain atauketentuan-ketentuan sebelumnya telah berada dalam tanggung-jawab pusat-pusatpenyimpanan arsip yang telah ditentukan oleh Pemerintah;

3. Yangmerupakan reproduksi dalam bentuk apa pun dari pada arsip dimaksud dalam pasal1 huruf a.

Macro Photograph#2

Macro Photography

By Onna Phototgraph

Koleksi Bunga

 Koleksi Bunga Di Panti Samidi

 Location : Panti Samidi _ Kota Tomohon

 Photo      : By Onna Photograph

WATER DUCK

Kolam Bebek / Water Duck

Location :  Panti Samidi _ Kota Tomohon

By Onna Photograph

AGAR FOTO LEBIH TAJAM

(1) kebiasaan tangan. ketika motret apapun, usahakan tangan tidak mudah goyang. berlatihlah untuk ini. seorang teman, sampai harus membiasakan tiap hari angkat barbel kecil supaya tangan lebih kokoh ketika memotret.

(2) gunakan alat bantu. jika tangan kita memang tidak begitu kuat. gunakan alat seperti tripod atau monopod yang kokoh. hal ini penting sekali, apalagi untuk memotret landscape atau memotret foto keluarga di pelaminan.

(3) settingan speed di kamera. setelah yakin bahwa ketika memotret tidak bakal goyang, baik yang hanya menggunakan tangan ataupun tripod atau benda lain yang sekiranya kokoh, pastikan bahwa kecepatan (speed) kamera kita pas. kalau mau motret orang, usahakan kecepatan diatas 1/60. lebih cepat lebih baik.

(4) faktor lensa. foto lebih tajam juga bisa karena faktor lensa yang baik. salah satunya yang memiliki fasilitas IS (image stabilizer) atau VR (vibration reduction). lalu, yang memiliki f angka semakin kecil akan semakin baik kualitas ketajamannya.

(5) settingan sharpen di kamera. carilah di kamera Anda, cobalah otak atik, dimana settingan yang pas untuk tangan dan kebutuhan kita ya.

(6) berlatih terus menerus. jepret terus menerus. motret dijamin tidak akan bisa maksimal jika hanya baca teori. memotret dan jepret adalah proses wajib!

Foto makro

Macro photography adalah salah satu favorit saya. Foto makro sering kali membuat kita takjub bahwa ternyata ada "dunia lain" selain yang biasa kita lihat. Bentuk-bentuk, warna, aturan social, dan hal lainnya yang sama sekali berbeda dengan yang biasa kita lihat. Ulat yang biasa kita pandang jijik, kadang, membuat kita takjub dengan struktur tubuh dan warnanya. Laba-laba kecil yang biasa kita lihat sepele bisa membuat kita terbelalak dengan kekejamannya ketika mencengkram mangsa. 

"Macro", begitu teman-teman fotografer menyebutnya, adalah salah satu cabang fotografi yang mengambil obyek dengan jarak dekat kurang dari 1 meter dengan perbesaran minimal 1:1. Artinya 1 cm ukuran obyek tetap menjadi 1 cm direkam dalam sensor atau film. Bahkan ada kamera dan lensa yang mampu memperbesar hingga beberapa kali. Artinya 1 cm obyek bisa menjadi 2 atau 3 cm direkam dalam sensor. Dari sinilah kemudian istilah "macro" digunakan. Berbeda dengan foto umumnya (portrait atau landscape misalnya) setiap foto mengalami pengecilan. TInggi orang 1,5 meter hanya direkam dalam sensor setinggi 1,5cm misalnya. Beberapa kalangan menyebut pula dengan "micro" dengan pengertian obyek yang diambil biasanya benda-benda yang sangat kecil.

Untuk mendalami "macro" sebenarnya susah-susah gampang. Susahnya karena hampir semua proses secara manual. Berbeda dengan tema foto lain yang mudah dilakukan dengan mode otomatis. Susahnya lagi untuk foto macro kita perlu lensa yang khusus, sebagian lensa tersebut cukup mahal. Namun ada juga peralatan yang bisa kita buat sendiri untuk mengganti lensa makro yang mahal itu

Mudahnya, macro bisa menjangkau semua jenis obyek yang berada disekitar kita. Lalat, nyamuk, ulat, bunga, daun, cincin atau apa saja yang menurut Anda menarik bisa dijadikan obyek.

Berikut 5 tips untuk foto macro:

1. Atur setting pada mode makro. Biasanya pada kamera ditandai dengan gambar kuncup bunga.
2. Bila ada setting secara manualnya, set speed tidak kurang dari 1/200, karena ukuran benda kecil dan dilakukan perbesaran maka kita akan melihat gerakan atau goyangan kecil obyek seperti gempa besar dilihat dari balik lensa. Pengalaman
3. Pastikan setting aperture (diafrahma) pada bukaan yang kecil, paling tidak 8 sampai 16. Ini untuk mengatasi kedalaman focus. Dalam mode macro deep of field sangat tipis. Sehingga bukaan yang besar (2.8 sampai 6) mudah membuat out of focus. Dengan bukaan aperture besar maka membuat bidang focus makin lebar pula.
4. Hindari blitz, karena akan membuat foto menjadi datar dan tidak menarik. Selain itu, bila obyek adalah serangga kecil akan membuat mereka kabur.
5. Ambil beberapa shot dengan setting yang berbeda. Seperti disebutkan di atas, sebagian besar macro menggunakan setting manual. Jadi kita perlu mencari setting mana yang menghasilkan foto sesuai keinginan kita.

OK…let's take macro.

Waktu Terbaik untuk Photography

Seringkali kita takjub dengan sebuah foto karena moodnya yang sangat tidak biasa. Foto-foto tersebut umumnya diambil pada waktu-waktu yang khusus. Si photographer biasanya sudah melakukan riset mengenai nuansa dan pola cuaca di suatu lokasi. Kadang-kadang si photographer melakukannya selama 3 hari berturut-turut untuk satu lokasi.

Memang sebuah ongkos yang terbayar dengan layak ketika fotonya membuat kita WOW!!! nah menurut beberpa photographer, waktu-waktu yang terbaik adalah:

jam 5 : Fajar : warna pink, cahaya yang sangat halus dan kabut tipis untuk danau, sungai dan pemandangan.

jam 6 : Sunrise : Cahaya renyah, keemasan. Pas untuk subjek-subjek menghadap timur.

jam 10 – 14 : Tengah hari : tidak cocok untuk pemandangan dan motret orang, tetapi bagus untuk motret gedung-gedung dan monumen. Warna-warna bangunan dan detailnya terekam sangat baik.

jam 14 – 16 : Sore hari : Langit biru dengan polarizer.

jam 16 – 18 : Senja hari : Cahaya yang hangat, keemasan. Pas untuk subjek-subjek menghadap barat. Waktu terbaik untuk landscape dan orang, khususnya satu jam sebelum sunset.

jam 18 – 18.30 : Sunset : Langit yang indah, mulai 10 menit sebelum sunset sampai 10 menit sesudahnya.

jam 18.30 – 19.30 : Magrib : Foto malam yang indah, lampu-lampu sudah bernyalaan sedangkan langit masih nampak keunguan.

Cahaya : Pencahayaan yang baik seringkali menjadi kunci foto-foto juara. Penggunaan cahaya siang hari secara efektif dapat juga memperbaiki foto anda. Untuk mencapai foto seindah di “National Geographic”, fotolah ketika cahaya berwarna keemasan – muncul sesudah sunrise dan sebelum sunset, sering disebut “magic hours” di kalangan fotografer. Coba lihat lagi rincian dari waktu-waktu terbaik di atas.

Kedalaman : Sertakan rasa kedalaman pada foto anda. Kedalaman dapat dicapai dengan pengaturan DOF, penempatan elemen-elemen di dalam foto, dan pencahayaan.


Diadopsi dari tulisan Huda M Elmatsani di situs www.fotografer.net

skip to main | skip to sidebar